Deli Serdang Peringkat Ketiga Implementasi PBG Gratis Kategori Perdesaan

Lubuk Pakam | BumpNews.ID - Kabupaten Deli Serdang menempati peringkat ketiga nasional dalam implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Rp 0 khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kategori delineasi perdesaan.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Deli Serdang telah menerbitkan 1.128 unit fungsi hunian. Posisi kedua ditempati Kabupaten Kampar dengan 1.416 unit, sementara peringkat pertama diraih Kabupaten Banyuasin dengan 2.097 unit.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP,  Imran, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Rakor ini turut diikuti Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, secara daring dari Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (16/9/2025).

Dirjen Imran menegaskan, mulai tahun 2026 setiap program perumahan wajib mengacu pada tiga ketentuan. Pertama, lokasi sasaran harus selaras dengan program Kementerian PKP terkait PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kedua, adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Ketiga, kelengkapan data yang disampaikan ke Kementerian PKP.

“Berdasarkan evaluasi hingga 12 September 2025, sebanyak 140 kabupaten/kota di 31 provinsi telah mengimplementasikan pembebasan PBG maupun BPHTB, dengan jumlah PBG MBR sebanyak 1.481 untuk 41.285 unit rumah. Masih ada 374 kabupaten/kota yang belum menjalankan program ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya mempersiapkan visi Indonesia Emas 2045 sejak dini. Ia menyebut, terdapat 3+1 syarat menuju negara dominan, yakni jumlah angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam (SDA) melimpah, serta posisi geografis yang strategis.

“Tidak banyak negara memiliki tiga syarat itu. Saat ini hanya China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia yang termasuk di dalamnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan harga pada September 2025. Sebanyak 23 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 13 provinsi mengalami kenaikan, dan dua provinsi stabil.

“Komoditas penyumbang inflasi terbesar masih berasal dari cabai merah dan daging ayam ras. Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Tapanuli Tengah, dipicu naiknya harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang putih,” ungkap Amalia.

Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan pemerintah terus memperkuat langkah menjaga ketersediaan pangan.

Upaya itu mencakup pengendalian harga beras di 100 kabupaten/kota, percepatan distribusi jagung untuk peternak, serta fasilitasi distribusi kedelai lokal.

“Kami optimistis, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” pungkasnya.