Ahmad Yani: DPRK Aceh Barat Siap Tampung Aspirasi Mahasiswa, Empat Isu Akan Dibawa ke Level Nasional

ACEH BARAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan melalui aksi damai di depan Gedung DPRK, Senin (23/6/2025).

Dalam keterangannya, Ahmad Yani menjelaskan bahwa massa aksi menyampaikan empat poin tuntutan utama dalam bentuk petisi. Dalam tuntutannya, Gerakan Aceh Menggugat menyampaikan beberapa poin penting, yaitu mendesak Presiden RI untuk mencopot Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Kewilayahan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan Aceh. Menuntut transparansi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Aceh.

Menolak rencana penambahan batalyon militer di wilayah Aceh. Meminta perhatian serius terhadap perbaikan tata kelola seluruh wilayah Pulau Aceh. serta menyuarakan isu-isu nasional yang dianggap penting untuk diperjuangkan.

"Kami siap menampung dan menindaklanjuti. Empat isu tersebut akan kami komunikasikan lebih lanjut di internal DPRK, meskipun saat ini belum semua anggota dewan hadir karena adanya agenda daerah yang berlangsung siang ini pukul 14.00 WIB," jelas Ahmad Yani.

Ia juga mengakui keterbatasan wewenang yang dimiliki sebagai anggota DPRK. Menurutnya, keputusan untuk menandatangani petisi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur DPRK.

“Saya tidak memiliki kapasitas penuh untuk memutuskan atau menandatangani petisi tersebut secara pribadi. Karena itu saya meminta mahasiswa untuk bersabar dan menunggu kehadiran anggota DPRK lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang dinilainya mewakili suara rakyat Aceh secara umum.

“Isu-isu ini bukan hanya kepentingan mahasiswa, tapi juga menyangkut kepentingan rakyat Aceh secara luas. Kita akan bawa ini ke level provinsi bahkan nasional,” tutupnya.

Sejumlah Mahasiswa dari berbagai organisasi serta kampus di Aceh Barat yang tergabung dalam Gerakan Aceh Menggugat (GAM) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Senin pagi (23/6/2025).

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap berbagai isu strategis yang dinilai mengancam kedaulatan dan marwah Aceh, terutama menyangkut pelaksanaan otonomi khusus dan komitmen pemerintah pusat terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, yang menjadi landasan utama perdamaian di Aceh pascakonflik bersenjata.