PB HMI Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatra

JAKARTA | BumpNews.ID - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul musibah banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.

Bencana yang telah memasuki hari keempat itu menimbulkan dampak besar berupa banyaknya korban jiwa, ribuan warga mengungsi, serta kerusakan parah pada pemukiman dan infrastruktur. Sejumlah daerah bahkan masih terisolir akibat putusnya akses jalan dan hilangnya jaringan komunikasi, sehingga menyulitkan proses penyaluran bantuan.

Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bidang Pemberdayaan Umat, Tamlekha, mengatakan bahwa kondisi ini membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi langsung oleh pemerintah pusat. Menurutnya, penetapan Status Darurat Bencana Nasional merupakan langkah paling tepat untuk mempercepat penanganan dan memastikan bantuan menjangkau seluruh titik terdampak.

“Banyak daerah yang hingga hari ini belum bisa dijangkau karena akses jalan rusak dan jaringan komunikasi terputus. Bahkan beberapa titik di Aceh sampai sekarang belum bisa dihubungi. Penetapan status darurat bencana nasional akan mempercepat mobilisasi bantuan dan penanganan korban,” ujar Tamlekha.

Ia menambahkan bahwa informasi dari lapangan menunjukkan masih banyak warga yang belum menerima bantuan akibat terhambatnya akses. Kondisi ini, menurutnya, sangat mengkhawatirkan karena dapat meningkatkan jumlah korban jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.

Tamlekha, yang juga Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aceh Barat Jakarta, menegaskan bahwa PB HMI meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dan cepat untuk mengendalikan penanganan bencana tersebut.

“Kami meminta Presiden segera turun tangan agar penanganan tidak semakin terlambat dan korban jiwa tidak bertambah. Bahan makanan dan bantuan lain harus segera sampai kepada masyarakat yang masih terjebak dan belum tersentuh bantuan,” tutupnya.

Dengan kondisi yang terus berkembang, PB HMI menilai bahwa kehadiran pemerintah pusat secara langsung sangat diperlukan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan penanganan yang layak dan merata.