Aceh Barat Rumuskan Arah Pembangunan 2025–2029 Lewat Musrenbang RPJMD dan RKPD

ACEH BARAT– Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Aula Teuku Umar Bappeda, Kamis (26/6/2025). Forum ini menjadi momentum penting untuk menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, dengan mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam.”

Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjawab tantangan zaman dengan ide-ide segar, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kondisi fiskal yang fluktuatif tidak boleh membuat kita kehilangan arah. Justru ini saatnya kita membangun dengan kolaborasi dan inovasi, bukan hanya rutinitas birokrasi,” tegas Tarmizi dalam sambutannya.

Ia menyebutkan bahwa keterbatasan fiskal nasional dan daerah harus disikapi dengan kebijakan efisien dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Namun, menurutnya, keterbatasan ini seharusnya menjadi pemicu semangat untuk menggairahkan sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Ini bukan masa untuk pesimis. Kita harus menjadikan krisis fiskal sebagai peluang membangun ekonomi rakyat yang tangguh dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghentikan kebiasaan menyusun program tahunan secara copy-paste. Ia menggarisbawahi pentingnya program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat dan bukan semata rutinitas tahunan yang stagnan.

“Kita butuh pemikiran visioner. Mulailah dari mendengar, memahami, dan menyusun program yang menyentuh akar persoalan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta perbaikan kualitas lingkungan.

"Sampah bukan sekadar masalah kebersihan, ini juga soal kualitas hidup. Kita harap perusahaan tidak hanya jadi penonton, tapi aktif ikut menyelesaikan masalah,” ujarnya tegas.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD dilakukan melalui proses yang panjang, terbuka, dan partisipatif. Mulai dari forum diskusi kelompok (FGD), koordinasi lintas sektor, hingga konsultasi dengan DPRK Aceh Barat.

“Dokumen ini kita susun sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Fokus kita tetap pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan, namun diselaraskan dengan prinsip syariat Islam,” jelas Wistha.

Ia juga menyampaikan pentingnya memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam merealisasikan program-program prioritas. Tanpa penguatan sektor pendapatan, menurutnya, visi pembangunan daerah tidak akan dapat terwujud optimal.

Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, antara lain unsur Forkopimda, pimpinan SKPK, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan perwakilan masyarakat sipil. Keterlibatan mereka menjadi bukti nyata semangat kolaboratif dalam merancang masa depan Aceh Barat yang lebih maju, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dengan forum ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan — tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial, lingkungan, dan spiritualitas masyarakat.