Pemerintah Aceh Hanya Kelola Rp9,7 Miliar dari Rp2,5 Triliun Dana Kementan untuk Bencana

Banda Aceh | BumpNews.ID - Pemerintah Aceh hanya mengelola Rp9,7 miliar dari total dukungan anggaran Rp2,5 triliun yang disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (7/8).

Menurut M. Nasir, dukungan anggaran tersebut merupakan hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta.

Dari total Rp2,5 triliun, sekitar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah.

Dana tersebut terdiri atas Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota.

Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah telah mencapai 50,3 persen.

M. Nasir menegaskan dana tersebut tidak berada di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Dana tersebut berada di KPPN Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan,” kata M. Nasir.

Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan serta penyediaan benih dan bibit.

Komoditas yang mendapat dukungan meliputi padi, jagung, kopi, kelapa, kakao, dan karet.

Menurut M. Nasir, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk program dan barang yang diterima langsung oleh penerima manfaat.

Sebagian program masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan pembibitan.

Sementara sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bencana hidrometeorologi berdampak terhadap 57.485 hektare sawah di Aceh.

Lahan tersebut terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.

Optimalisasi dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga sedang telah mencakup 40.852 hektare.

Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare.

Pemulihan sedang dilakukan pada 40.418 hektare melalui pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan.

Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan balai Kementerian Pertanian di Medan.

Pemerintah Aceh menyatakan proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementan.