Jawab Kritikan DPRK, Pemkab Aceh Barat Siap Tindak Tegas Tambang Ilegal Galian C

ACEH BARAT — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal galian C yang marak beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Aceh Barat yang berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari jawaban Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK atas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024.

“Terhadap penertiban tambang ilegal galian C, kami sampaikan bahwa akan dilakukan penertiban baik secara administratif maupun melalui penegakan hukum yang melibatkan aparat terkait,” ujar Said Fadheil di hadapan forum paripurna.

Ia menegaskan, langkah penertiban tersebut akan dilakukan melalui koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, aparat penegak hukum, dan instansi teknis seperti Dinas ESDM Aceh serta Satpol PP. Tujuannya, agar kegiatan tambang ilegal dapat dihentikan secara efektif guna melindungi lingkungan dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan.

Komitmen ini sekaligus merespons pandangan kritis Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Barat yang sebelumnya disampaikan oleh Ramli, SE. Dalam pandangannya, Fraksi PAN menyoroti masih banyaknya praktik tambang ilegal di Aceh Barat.

“Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD dan mencegah kerusakan lingkungan alam, Fraksi PAN meminta kepada Bupati Aceh Barat agar segera melakukan penertiban dan menindak tegas pelakunya,” tegas Ramli saat menyampaikan pandangan fraksi.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang telah menuntaskan pembahasan rancangan qanun tersebut. Ia berharap agar seluruh catatan, masukan, dan kritik dari fraksi-fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajaran eksekutif.

“Apa yang telah disarankan oleh Anggota Dewan yang terhormat harus menjadi perhatian sungguh-sungguh agar aspirasi dan harapan masyarakat Aceh Barat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.