RPJMD Subulussalam Fokus Nol Defisit, Banleg Pastikan Janji Politik Masuk Dokumen

Subulussalam | BumpNews.ID – Badan Legislasi (Banleg) DPRK Subulussalam memastikan seluruh visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam, HRB–Nasir, masuk dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

Salah satu fokus utama dalam rancangan tersebut adalah pengentasan defisit anggaran daerah yang kini mencapai Rp259 miliar.

Anggota Banleg DPRK Subulussalam, Antoni Angkat, mengatakan pembahasan RPJMD yang digelar bersama Bappeda, BPKAD, Inspektorat, serta Bagian Hukum Pemko Subulussalam merupakan langkah strategis untuk memastikan janji politik kepala daerah terakomodasi dalam rencana pembangunan lima tahun mendatang.

“Legislatif bersama eksekutif sudah menyepakati arah pembangunan kota Subulussalam dalam lima tahun mendatang. Semua program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, termasuk komitmen menekan defisit,” ujar Antoni kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

Menurut Antoni, dokumen RPJMD tidak hanya menampung delapan program unggulan HRB–Nasir, seperti peningkatan kualitas pendidikan dasar, pelayanan kesehatan gratis, hingga program nol defisit tiga tahun kepemimpinan, tetapi juga 22 program strategis lainnya.

'Selain itu, penuntasan pembayaran gaji aparatur kampong,penyediaan sekolah penggerak di setiap kecamatan, penurunan angka stunting, hingga pembangunan konektivitas wilayah pertanian dan perkebunan," pungkasnya.

Ia menambahkan, implementasi program-program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat luas. Karena itu, DPRK mendorong pemerintah agar melakukan sosialisasi lebih rinci mengenai strategi pencapaiannya.

“Target kita jelas, zero defisit dalam tiga tahun. DPRK, khususnya Komisi C, bersama Bappeda akan segera menggelar rapat lanjutan membahas langkah konkret pengentasannya,” kata Antoni, politisi dari partai Gerindra.

Upaya itu, lanjutnya, akan dilakukan dengan mengawasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) agar selaras dengan visi pembangunan yang sudah ditetapkan.