Fraksi Partai Aceh Ungkap Sejumlah Kelemahan dalam Realisasi APBK 2024

ACEH BARAT — Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRK setempat, Senin (14/7/2025).

Pandangan fraksi tersebut disampaikan langsung oleh perwakilannya, Tgk. Bachtiar, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBK adalah bentuk akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh eksekutif kepada legislatif secara konstitusional.

"Pertanggungjawaban ini bukan hanya soal formalitas, tapi juga menyangkut integritas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk kepentingan rakyat," kata Tgk. Bachtiar di hadapan peserta rapat paripurna.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Aceh memberikan enam poin penting sebagai sorotan dan masukan terhadap pelaksanaan APBK 2024:

1. Perencanaan dan Penganggaran: Fraksi menilai masih terdapat program dan kegiatan yang tidak berjalan maksimal serta belum tepat sasaran. Karena itu, mereka mendorong proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis data yang akurat.

2. Pengelolaan Keuangan: Fraksi mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun berharap prestasi itu diiringi dengan peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih fokus pada hasil (outcome).

3. Belanja Modal: Rendahnya realisasi belanja modal dinilai menghambat pertumbuhan infrastruktur publik. Fraksi meminta peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan fisik, terutama yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

4. Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Fraksi Partai Aceh mendorong agar anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target kinerja yang telah ditetapkan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pemerintah daerah diminta untuk mengutamakan program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, khususnya yang berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

6. Transparansi dan Akuntabilitas: Fraksi juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal serta keterlibatan publik dalam mengawal penggunaan anggaran. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Fraksi Partai Aceh menutup penyampaiannya dengan harapan agar masukan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pembahasan dan pelaksanaan anggaran ke depan.