Pemerintah Didorong Akselerasi Kuala Baru Gerbang Jalan Nasional yang Tertinggal

SINGKIL | Bumpnews.id — Harapan akan percepatan pembangunan kembali mengemuka dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPK 2027 Kabupaten Aceh Singkil, di Aula setempat Selasa, (21/4/2026).

Azmi, salah satu tokoh masyarakat setempat menilai Aceh Singkil selama ini berjalan di tempat. Ia menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan sejak puluhan tahun lalu, terutama terkait infrastruktur jalan nasional di wilayah pesisir pantai barat.

“Sejak tahun 1990 sudah diwacanakan, tapi sampai hari ini jalan nasional masih tertinggal. Bahkan akses di Kecamatan Kuala Baru yang menghubungkan Aceh Singkil ke Trumon, Aceh Selatan, masih terputus,” ujarnya.

Azmi mendorong agar pemerintah daerah bersama masyarakat kembali menghidupkan mimpi besar menjadikan ruas Jalan penghubung langsung pantai barat selatan sebagai bagian dari jalan nasional.

Menurutnya, peningkatan status jalan tersebut akan membawa tanggung jawab pembangunan ke level pusat sekaligus membuka perhatian nasional.

Dia menyebutkan, potensi kawasan pesisir seperti Kuala Baru dan Anak Laut yang dinilai strategis sebagai pintu masuk distribusi barang selain daerah lainnya. Jika dikelola serius, kawasan itu diyakini dapat menjadi gerbang ekonomi baru di pantai barat.

“Ini bukan sekadar mimpi. Dulu bahkan pernah diwacanakan anggaran hingga Rp800 miliar untuk pengembangan kawasan Singkil jalan mitigasi Sebatang sebagai jalur khusus evakuasi tsunami. Tinggal bagaimana kita mengelolanya,” kata mantan Kadis PU tersebut.

Menanggapi aspirasi itu, Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan, termasuk peningkatan akses jalan menuju wilayah Gunung meriah yang dinilai strategis.

Namun, Oyon juga mengingatkan bahwa pola pembangunan saat ini menuntut kecepatan dan kecakapan lobi ke pemerintah pusat.

“Hasil Musrenbang saja sekarang tidak cukup. Siapa yang cepat melobi dan menyiapkan proposal, dia yang dapat,” tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala SKPK bekerja lebih proaktif dan responsif. Bahkan, dengan nada keras, Oyon menegaskan agar pejabat yang tidak mampu bekerja optimal sebaiknya mundur.

Dalam kesempatan itu, Oyon juga menyinggung ketimpangan alokasi bantuan pusat, khususnya dana penanggulangan banjir di Aceh yang mencapai Rp800 miliar, namun dinilai tidak mengalir ke Aceh Singkil.

“Kita juga terdampak banjir, tapi tidak dapat. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawal di sana,” katanya.

Ia pun menekankan pentingnya keterwakilan daerah di tingkat provinsi hingga pusat, baik di DPRA maupun DPR RI, guna memastikan Aceh Singkil tidak tertinggal dalam pembagian anggaran pembangunan.

Di sektor pertanian, Oyon mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan Kecamatan Pulau Banyak Barat kepada Menteri Pertanian RI sebagai lokasi pengembangan sentra cetak sawah baru, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Selain itu, ia juga memerintahkan percepatan tindak lanjut pembangunan dua jembatan rangka baja (Bailey dan Aramco), serta meminta evaluasi terhadap subsidi APBK untuk perusahaan air minum daerah.

Di akhir arahannya, Oyon mengingatkan para camat agar meningkatkan pengawasan terhadap kepala desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa.

“Jangan ada lagi penyalahgunaan. Semua harus berjalan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.*