Fraksi PA Soroti Optimalisasi PAD dan Penyelesaian HGU Bermasalah dalam Pembahasan APBK 2026

ACEH BARAT | BumpNews.ID — Fraksi Partai Aceh (F-PA) melalui juru bicara Tgk Bachtiar menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Qanun APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Barat. Dalam penyampaiannya, Tgk Bachtiar menegaskan bahwa APBK 2026 harus menjadi instrumen yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar dokumen administratif.

Tgk Bachtiar mengungkapkan bahwa pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1,322 triliun belum menunjukkan peningkatan signifikan dan masih bergantung pada transfer pusat.

“Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas strategis, namun bukan dengan menambah beban masyarakat. Pemerintah perlu menata dan merevitalisasi aset daerah, memastikan tidak ada aset yang menganggur atau dikuasai pihak tertentu tanpa kontribusi bagi PAD,” ujar Tgk Bachtiar.

Ia juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti izin HGU yang bermasalah dan menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp1,381 triliun dinilai masih belum seimbang dengan pendapatan yang tersedia. Karena itu, Fraksi Partai Aceh menegaskan perlunya penyusunan belanja yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat, antara lain:

Infrastruktur dasar dan konektivitas antarkecamatan, Pemerataan layanan kesehatan, Peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, Penguatan ekonomi rakyat, UMKM, dan sektor riil

“Kami mendukung peningkatan porsi belanja modal dan pemangkasan kegiatan seremonial yang tidak memiliki efektivitas tinggi,” tambah Tgk Bachtiar.

Terkait pembiayaan daerah yang mencapai Rp59,1 miliar, Tgk Bachtiar mengingatkan pentingnya manajemen risiko fiskal.

“Defisit harus dikurangi secara bertahap melalui efisiensi belanja dan optimalisasi PAD. Pemerintah juga perlu menyiapkan cadangan risiko terkait potensi bencana dan gejolak ekonomi,” tegasnya.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Aceh turut menyoroti beberapa sektor strategis seperti masih banyak jalan antar kecamatan mengalami kerusakan. Fraksi PA mendukung penganggaran pemeliharaan rutin dan menekankan standar kualitas pekerjaan serta pengawasan kontraktor.

F-PA menyoroti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Tidak boleh ada lagi puskesmas yang tidak berfungsi optimal karena kekurangan dokter. Untuk RSUD Cut Nyak Dhien, FPA meminta peningkatan manajemen dan pelayanan agar konflik antara nakes dan pasien tidak terulang.

Tgk Bachtiar menekankan pentingnya revitalisasi objek wisata dan optimalisasi PAD sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat lokal. Fraksi menegaskan perlunya keberanian pemerintah dalam menyelesaikan konflik HGU berkepanjangan yang merugikan masyarakat.

F-PA mendukung kewajiban laporan realisasi anggaran secara triwulan dan publikasi APBK secara terbuka untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Fraksi juga meminta pemerataan pembangunan antar kecamatan, khususnya wilayah pedalaman, akses jalan ke sentra ekonomi, dan layanan dasar seperti air bersih serta listrik desa.

Dalam penutupannya, Tgk Bachtiar menegaskan bahwa Fraksi Partai Aceh mendukung Rancangan Qanun APBK 2026 dengan catatan seluruh masukan dan rekomendasi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembahasan lanjutan.

“APBK 2026 harus menjadi wujud nyata keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh Barat. Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat,” tutup Tgk Bachtiar.