Bupati Aceh Barat Akan Evaluasi Kinerja Kepala Bappeda

ACEH BARAT — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan akan mengevaluasi kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusul sorotan tajam dari DPRK Aceh Barat terkait kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dinilai belum efektif menurunkan angka kemiskinan, 15 Juli 2025.

Komitmen evaluasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, dalam rapat paripurna IV masa sidang II DPRK Aceh Barat pada Selasa, 15 Juli 2025, saat membacakan jawaban Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan atas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024.

"Terhadap saran untuk mengevaluasi kinerja Kepala Bappeda, dapat kami sampaikan bahwa kami akan melakukan evaluasi kinerja, termasuk juga bagi pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya. Evaluasi ini akan dilakukan melalui uji kompetensi apakah pejabat tersebut masih layak dipertahankan atau akan dimutasi ke jabatan lainnya," tegas Said Fadheil dalam rapat penyampaian jawaban tersebut.

Pernyataan ini merupakan respon atas kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Barat. Dalam penyampaian pendapat umumnya, Ramli, SE, selaku juru bicara Fraksi PAN, menyoroti stagnasi angka kemiskinan di Aceh Barat yang selama tujuh tahun terakhir (2017–2024) masih bertahan di peringkat ke-7 termiskin dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

"Seharusnya dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang begitu besar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendongkrak penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, Fraksi PAN merekomendasikan agar kinerja Kepala Bappeda segera dievaluasi," ujar Ramli.

Pemkab Aceh Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten atas pembahasan tuntas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2024. Selain itu, jajaran eksekutif diingatkan untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari anggota dewan agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara tepat sasaran.

Evaluasi kinerja ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat kinerja birokrasi dan memastikan kebijakan pembangunan daerah benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.