IKA-UTU Soroti Pergub JKA, Sekda Aceh Dinilai Jebak Mualem

Meulaboh | BumpNews.ID - Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi perbincangan publik setelah terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kebijakan tersebut.

Sejumlah pihak menilai, polemik yang muncul berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ketua IKA-UTU, Arhammardha, menyebut JKA merupakan kebanggaan rakyat Aceh yang lahir dari semangat perdamaian. Ia juga menilai sosok Mualem sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam melahirkan dan mempertahankan kebijakan tersebut.

“JKA adalah kebanggaan rakyat Aceh yang lahir dari rahim perdamaian. Mualem merupakan tokoh kunci dalam melahirkan serta mempertahankan kebijakan Dana JKA,” ujarnya, Rabu (16/04/2025).

Terkait polemik Pergub, Arhammardha menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu sentimen publik terhadap kepemimpinan Gubernur Aceh. Ia juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai memiliki posisi strategis dalam proses lahirnya kebijakan itu.

“Polemik tentang terbitnya Pergub JKA kami nilai sebagai upaya mendorong sentimen publik untuk tidak menyukai kepemimpinan Mualem. Seharusnya Sekda bisa melihat ini,” katanya.

Menurutnya, keputusan strategis seperti kebijakan JKA seharusnya tidak hanya mengedepankan pendekatan teknokratis berbasis efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh.

“Ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini menyangkut nasib dan keselamatan rakyat. Salah langkah, dampaknya bisa sistemik,” tegasnya.

Arhammardha juga mengingatkan bahwa jika kebijakan tersebut murni berasal dari Sekda, maka Gubernur tidak boleh bersikap pasif.

“Kalau ini murni kebijakan Sekda, maka Mualem tidak boleh diam. Jangan sampai gubernur terseret dalam kebijakan yang justru menyakiti rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menghantam kelompok masyarakat menengah rentan, yakni mereka yang tidak tergolong miskin, namun masih sangat bergantung pada akses jaminan kesehatan.

“Ketika JKA dipangkas, kelompok ini berisiko jatuh ke dalam kemiskinan baru akibat beban biaya kesehatan,” katanya.

Dalam pernyataannya, ia secara tegas mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengambil sikap terhadap polemik tersebut.

“Diamnya kepala daerah justru akan memperkuat persepsi publik bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah kepemimpinan gubernur,” ucapnya.

Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Mualem dan Dek Fad harus tegas. Evaluasi, koreksi, bahkan copot jika perlu. Jangan biarkan kebijakan ini menjadi beban politik yang menghancurkan kepercayaan rakyat,” tegasnya.

Di akhir, Arhammardha mengingatkan bahwa JKA selama ini menjadi simbol keberpihakan Pemerintah Aceh terhadap rakyat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, program tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.

“Kalau ini dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya krisis kebijakan, tapi krisis kepercayaan. Dan itu jauh lebih berbahaya,” pungkasnya.