Aktivis Pemuda Barat Selatan Soroti Pergub JKA, Dinilai Banyak Ketimpangan

MEULABOH | BumpNews.ID - Aktivis pemuda dari wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pergub terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai masih menyisakan banyak ketimpangan di lapangan. Mereka menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya warga di daerah terpencil dan kawasan Barsela yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

Putra Nanda Maulana Aktivis Pemuda Barsela menyebutkan bahwa Pergub JKA yang diharapkan menjadi solusi pelayanan kesehatan justru menimbulkan berbagai persoalan baru. Mulai dari ketidakmerataan fasilitas kesehatan, sulitnya proses rujukan pasien, hingga minimnya perhatian pemerintah terhadap rumah sakit di wilayah Barat Selatan.

“JKA seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh. Namun realitas di lapangan menunjukkan masih terjadi kesenjangan pelayanan yang sangat mencolok di wilayah barat selatan Aceh,” ujarnya.

Nanda juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Banyak sekali keluhan masyarakat terkait Desil tidak dilayani oleh petugas medis, pasien yang masih harus mengeluarkan biaya tambahan, keterlambatan penanganan medis, serta buruknya fasilitas

Menurut nya, Pemerintah Aceh tidak boleh hanya fokus pada pencitraan program, tetapi harus memastikan kualitas pelayanan benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi daerah.

“Kami menilai Pergub JKA ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai program yang menggunakan anggaran besar justru melahirkan ketidakadilan baru bagi masyarakat di daerah,” tambahnya.

aktivis pemuda Barsela mendesak Pemerintah Aceh dan pihak terkait untuk segera melakukan revisi terhadap sejumlah poin dalam Pergub tersebut, termasuk memperhatikan pemerataan fasilitas kesehatan, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan di rumah sakit daerah.

Nanda juga meminta DPR Aceh turun tangan melakukan pengawasan serius agar pelaksanaan JKA tidak hanya menjadi program administratif semata, melainkan benar-benar menjadi jaminan kesehatan yang adil dan menyentuh kebutuhan rakyat.

“Jangan biarkan masyarakat Barsela terus menjadi korban ketimpangan kebijakan. Pemerintah harus hadir secara nyata, bukan sekadar lewat regulasi di atas kertas,” tegas aktivis tersebut.