Dikucilkan Pemerintah Aceh, KMBSA Ajak Bupati Se- Barsela Wujudkan Provinsi ABAS
ACEH BARAT | BumpNews.ID – Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA) menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh terkait alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Barat Selatan (Barsela).
Wilayah Barsela yang meliputi Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil disebut mengalami dampak kerusakan cukup signifikan, baik pada fasilitas umum maupun permukiman warga. Kerugian bahkan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN melalui Pemerintah Aceh dinilai tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
Ketua KMBSA, Azhari, mengungkapkan bahwa keputusan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang hanya mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk wilayah Barsela sangat mengecewakan.
“Kami sangat kecewa. Kebijakan ini terasa tidak adil bagi masyarakat Barsela yang terdampak cukup parah. Seharusnya ada pertimbangan yang lebih proporsional,” ujar Azhari dengan nada tegas.
Ia juga menilai bahwa arah pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 masih cenderung berfokus pada wilayah Timur dan Utara, sementara Barsela kerap terabaikan.
“Kesenjangan pembangunan ini terus kami kritik, termasuk soal kualitas sumber daya manusia. Namun hingga kini belum ada respon yang jelas dari pemerintah,” tambahnya.
Tak hanya itu, KMBSA juga menyoroti tidak adanya alokasi anggaran untuk pembangunan rumah sakit regional di wilayah Barsela dalam APBA 2026, yang sebelumnya sempat dijanjikan.
Melihat kondisi tersebut, KMBSA mengajak para bupati di wilayah Barsela untuk bersatu memperjuangkan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Menurut mereka, langkah ini menjadi solusi strategis agar wilayah Barsela dapat mengelola pembangunan secara mandiri dan lebih merata.
“Kami mengajak seluruh kepala daerah di Barsela untuk bersama-sama memperjuangkan pemekaran Provinsi ABAS. Ini demi masa depan daerah yang lebih baik dan berkeadilan,” tutup Azhari.