Kurdi dalam Poros Birokrasi Pembangunan Aceh Barat

BumpNews.ID | Nama Kurdi telah lama dikenal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ia merupakan salah satu birokrat yang berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

‎Dalam menjalankan tugas, Kurdi dikenal aktif turun langsung ke lapangan. Ia kerap turun langsung ke lokasi proyek, meninjau jalan rusak, memantau saluran air, serta berdialog dengan masyarakat memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.

Baginya, pembangunan tidak cukup dituangkan dalam laporan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perjalanan karier Kurdi memasuki babak penting sejak 2 Februari 2026. Pemerintahan Bupati Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fadheil menunjuknya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Barat sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah.

‎Sebelumnya, Kurdi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat.

Melalui instansi tersebut, berbagai proyek strategis berhasil digerakkan, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan penghubung, penguatan layanan dasar, hingga upaya revitalisasi PDAM Tirta Meulaboh untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

‎Dalam setiap kebijakan yang diambil, Kurdi menekankan pentingnya perencanaan teknis yang matang serta dukungan anggaran yang berkelanjutan agar pembangunan tidak berhenti sebagai program jangka pendek.

Selama memimpin Dinas PUPR, ia juga pernah dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keistimewaan Aceh (Asisten II).

Dua kali mengemban amanah ganda tersebut mencerminkan kepercayaan pimpinan daerah terhadap pengalaman dan kapasitasnya dalam mengelola pemerintahan

‎Kini, dalam kapasitasnya sebagai Kepala DLH sekaligus Plt Sekda, Kurdi menjadi penghubung utama antara kebijakan kepala daerah dan pelaksanaan teknis di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Perannya semakin strategis, terutama dalam mengoordinasikan lintas instansi agar pembangunan berjalan terpadu dan tidak sektoral.

Meski masih berstatus pelaksana tugas, peluang Kurdi untuk dipercaya sebagai Sekretaris Daerah definitif dinilai cukup terbuka, mengingat rekam jejaknya dalam memimpin sektor-sektor strategis pemerintahan.

Dalam pusaran birokrasi daerah, Kurdi merepresentasikan sosok birokrat yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah.***