Prabowo kritik Tantiem BUMN, rapat sebulan sekali terima Rp40 miliar per tahun

BumpNews.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik pemberian tantiem kepada komisaris dan direksi perusahaan BUMN.

Dalam pidato Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8), Prabowo mengatakan pemberian tantiem kerap disalahgunakan dan menyebutnya sebagai bentuk “akal-akalan”.

Menurut Prabowo, istilah tantiem sengaja dibuat asing agar publik sulit memahami, padahal praktik yang terjadi tak jarang jauh dari nilai transparansi.

“Ini kadang akal-akalan saja. Istilahnya dibuat seakan-akan teknis, supaya orang awam tidak paham,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR.

Ia menilai ada ketimpangan dalam pemberian penghasilan, terutama ketika seorang komisaris yang hanya menghadiri rapat sebatas satu kali dalam sebulan bisa menerima tantiem hingga puluhan miliar rupiah dalam satu tahun.

“Kalau hanya rapat sebulan sekali lalu menerima sampai Rp40 miliar per tahun, itu tidak wajar,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa pemberian tantiem seharusnya tidak dilakukan jika perusahaan merugi. Lebih jauh, ia meminta direksi atau komisaris yang merasa tidak sepakat dengan kebijakan pengetatan tersebut untuk menyingkir dari jabatannya.

“Lebih baik mundur. Banyak anak muda yang jauh lebih kompeten dan bersih,” tandasnya.

Sebagai catatan, aturan mengenai tantiem memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023, dengan sejumlah syarat seperti pencapaian laba, tingkat kehadiran rapat 75 persen, hingga capaian KPI minimal 80 persen. Namun, Prabowo menilai implementasi lapangan belum sejalan dengan semangat keadilan dan efisiensi.

Di akhir pidatonya, Prabowo meminta jajaran BUMN menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan sebagai kesempatan memperbesar keuntungan pribadi.

Sumber: detikfinace