Sekilas Info

20 Tahun Damai Aceh, Mualem Desak Jakarta Tuntaskan Perjanjian Helsinki

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, Forkopimda Aceh, Tokoh Perdamaian Aceh, LSM/NGO beserta tamu undangan lainnya, melepas burung merpati sebagai simbol perdamaian pada acara Peringatan 2 Dekade (20 Tahun) Damai Aceh di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Jum'at, (15/8/2025).

BumpNews.ID, Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pemerintah pusat harus menuntaskan seluruh butir Perjanjian Helsinki yang disepakati bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 20 tahun lalu.

Berbicara pada peringatan Hari Damai Aceh ke-20 di Balai Meuseuraya Aceh, Jumat (15/8/2025), Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, merupakan masa damai terpanjang di dunia.

Pria yang akrab disapa Mualem itu menyebutkan bahwa dua puluh tahun adalah masa yang panjang dan penuh tantangan sekaligus membangkitkan optimisme.

“Ini adalah waktu perdamaian terpanjang yang pernah ada jika dibandingkan dengan perdamaian di negara lain,” katanya.

Mualem mencontohkan sejumlah perjanjian damai yang tidak bertahan lama di berbagai belahan dunia, seperti konflik India–Kashmir, konflik Thailand–Pattani, hingga konflik Filipina–Moro.

Ia menegaskan, selama dua dekade, Aceh telah bertransformasi menjadi salah satu daerah teraman dan paling demokratis di Indonesia. Menurutnya, situasi kondusif ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan.

Meski demikian, Mualem mengingatkan bahwa sejumlah butir dalam perjanjian Helsinki belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat.

“Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Pusat (Jakarta) untuk menjalankan dan menepati seluruh butir-butur perjanjian yang kita sepakati karena saat ini baru sekitar 30 persen saja yang ditepati,” ujarnya.

Mantan Panglima GAM tersebut menyebutkan, para kombatan telah menjalani perdamaian dengan ikhlas, meski sejumlah janji seperti penyediaan lahan belum terealisasi.

Ia menilai kendala tersebut kerap muncul akibat pergantian pejabat di tingkat kementerian, khususnya Kementerian ATR/BPN.

“Setelah ini saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan sejumlah poin perdamaian yang belum diaplikasikan,” kata Mualem.

Sumber: www.humas.acehprov.go.id