Sekilas Info

Mustabsyirah Ditunjuk Jadi Ketua PN Subulussalam

Ketua Pengadilan Negeri Subulussalam, Mustabsyirah.Ist

SUBULUSSALAM – Kota Subulussalam segera memiliki formasi pimpinan dan hakim Pengadilan Negeri (PN) tersendiri. Mustabsyirah, S.H., M.H., ditunjuk sebagai Ketua PN Kota Subulussalam bersama lima hakim lainnya yang masuk dalam daftar penempatan di pengadilan tersebut.

Informasi penunjukan itu diterima wartawan pada Jumat (13/11/2026), berdasarkan daftar hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 28 Oktober 2026.

Dalam daftar tersebut, Mustabsyirah yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Idi ditugaskan menjadi Ketua PN Kota Subulussalam.

Selain itu, terdapat lima hakim yang turut mendapatkan penempatan di PN Kota Subulussalam, yakni:

1. Muhammad Ricky Rival, S.H., M.Kn., sebelumnya Hakim PN Tapaktuan.
2. Teuku Aqsha Oktian Mahreza, S.H., M.Kn., sebelumnya Hakim PN Singkil.
3. Azlan Syahrozi Daulay, S.H., M.H., sebelumnya Hakim PN Idi.
4. Imam Wiranto, S.H., M.H., sebelumnya Hakim PN Idi.
5. Eric Oktiviansyah Dewa, S.H., sebelumnya Hakim PN Takengon.

Dengan demikian, total terdapat enam hakim yang masuk dalam formasi penempatan PN Kota Subulussalam, terdiri atas satu ketua dan lima hakim.

Penempatan tersebut menjadi perkembangan penting bagi Kota Subulussalam dalam memperkuat akses pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kehadiran PN Kota Subulussalam diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan ke daerah lain untuk mendapatkan pelayanan hukum.

Selain mendekatkan pelayanan, keberadaan pengadilan negeri juga diharapkan memperkuat penegakan hukum, kepastian hukum, serta sinergi antarlembaga penegak hukum di wilayah Kota Subulussalam.

Meski demikian, jadwal pelantikan, serah terima jabatan, dan tanggal mulai operasional PN Kota Subulussalam masih menunggu informasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Informasi ini menjadi kabar penting bagi masyarakat Subulussalam, yang telah lama menantikan penguatan fasilitas dan pelayanan lembaga peradilan di daerah sendiri.