Lima Hakim dan Ketua PN Subulussalam Ditetapkan,HRB:Akses Keadilan Kini Semakin Dekat

Subulussalam-Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), menyambut baik penetapan Ketua dan lima hakim Pengadilan Negeri (PN) Subulussalam. Kehadiran lembaga peradilan tersebut dinilai akan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, Jumat (13/11/2026), hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim Mahkamah Agung RI pada 28 Oktober 2026 menetapkan Mustabsyirah sebagai Ketua PN Subulussalam.

Selain itu, lima hakim lainnya juga masuk dalam daftar penempatan untuk memperkuat formasi pengadilan tersebut.

HRB mengatakan, penetapan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat. Pasalnya, selama ini warga Subulussalam harus menempuh perjalanan ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan peradilan maupun mengikuti persidangan.

"Ini merupakan kabar baik dan menjadi harapan besar bagi masyarakat Kota Subulussalam. Dengan hadirnya Pengadilan Negeri di daerah kita, masyarakat nantinya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pelayanan hukum maupun mengikuti proses persidangan," kata HRB.

Menurutnya, pembentukan PN Subulussalam merupakan tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.

Ia menyebutkan, keberadaan pengadilan tersebut juga menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang selama ini terkendala jarak, waktu, dan biaya dalam mengakses pelayanan peradilan.

"Kita memahami bahwa selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi, waktu, dan tenaga ekstra untuk mengurus persoalan hukum maupun menghadiri persidangan di luar daerah. Dengan adanya PN Subulussalam, hambatan tersebut diharapkan dapat diminimalisir," ujarnya.

HRB menilai, kehadiran PN Subulussalam bukan sekadar penambahan institusi pemerintahan, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ia berharap, keberadaan lembaga tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum, mempercepat penyelesaian perkara, serta memperkuat penegakan hukum di daerah.

Selain itu, kepastian hukum juga dinilai penting dalam mendukung pembangunan, menciptakan iklim investasi, dan menjaga ketertiban sosial.

Pemerintah Kota Subulussalam, kata HRB, siap mendukung koordinasi dengan Mahkamah Agung RI dan pihak terkait agar persiapan kelembagaan serta operasional PN Subulussalam berjalan lancar.

"Kami dari Pemerintah Kota Subulussalam tentu mendukung penuh kehadiran lembaga peradilan ini. Harapan kita, seluruh proses persiapan dapat berjalan lancar sehingga masyarakat segera merasakan manfaatnya," tuturnya.

HRB turut mengajak masyarakat mendukung keberadaan PN Subulussalam serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

"Kita berharap Pengadilan Negeri Subulussalam dapat memberikan pelayanan yang profesional, transparan, independen, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali," pungkasnya.