Sosialisasi dan Penyerahan STDB 105 Pekebun Sawit Aceh Singkil Dorong Legalitas Perkebunan Rakyat

SINGKIL | BUMPNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong penguatan legalitas dan penataan perkebunan rakyat melalui sosialisasi serta penyerahan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kepada para pekebun kelapa sawit.

Sebanyak 105 pekebun dari Desa Takal Pasir dan Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, menerima dokumen STDB dalam kegiatan Selebrasi Penyerahan dan Sosialisasi STDB yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil di Pulo Sarok, Kecamatan Singkil.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pekebun mengenai pentingnya pencatatan legalitas usaha budidaya perkebunan, sekaligus mendorong tertib administrasi, kepastian data, dan pengelolaan perkebunan rakyat yang lebih terarah.

Panitia pelaksana, Fazar Sidik, Rabu, (11/11/2026) kepada wartawan, menjelaskan bahwa STDB merupakan dokumen pencatatan legalitas usaha budidaya perkebunan bagi pekebun dengan luas lahan di bawah 25 hektare.

Ia berharap, penerbitan STDB tidak hanya memberikan kepastian administrasi bagi pekebun, tetapi juga membuka peluang dukungan dan pembinaan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan mitra.

"Saya berharap perusahaan mitra masyarakat pekebun, seperti PT Nafasindo dan PT PLB, turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap pekebun lokal yang telah memperoleh STDB," ujar Fazar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Nirwana Angkat, mengapresiasi dukungan Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) bersama para mitra pembangunan dalam mendorong pengembangan sarana dan prasarana perkebunan masyarakat.

Menurut Nirwana, hingga saat ini sebanyak 2.850 STDB telah diterbitkan di Kabupaten Aceh Singkil. Namun, angka tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah pekebun kelapa sawit di daerah itu jauh lebih besar.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, mengatakan STDB memiliki peran strategis dalam memperkuat pendataan dan penataan perkebunan rakyat. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan secara lebih tepat sasaran.

Ia menegaskan, STDB bukan sekadar dokumen pencatatan, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola perkebunan rakyat yang tertib, terukur, dan bertanggung jawab.

Selain memperkuat aspek legalitas dan ketertelusuran usaha perkebunan, pemerintah juga mendorong agar pengembangan sektor tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekebun dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Edy, tujuan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, mitra pembangunan, dan masyarakat agar perkebunan rakyat semakin tertata, produktif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil turut mengapresiasi WCS-IP dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut. Sinergi lintas sektor diharapkan terus diperkuat untuk memperluas pendataan dan penerbitan STDB bagi pekebun di wilayah Aceh Singkil.

"Kita ingin mewujudkan perkebunan rakyat yang tidak hanya produktif dan bernilai ekonomi, tetapi juga tertata, legal, dan berkelanjutan. Sebab, kemajuan ekonomi dan kelestarian alam harus tumbuh beriringan demi masa depan Aceh Singkil yang lebih sejahtera," ujar Edy.*