BAM DPR RI Tinjau Konflik Lahan Plasma di Subulussalam
Subulussalam- BumlNews.ID - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Subulussalam, Senin (17/11/2025), untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait konflik lahan plasma yang hingga kini belum terselesaikan.
Rombongan yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, itu turun langsung meninjau lokasi sengketa lahan antara warga dan PT Laot Bangko di wilayah Penanggalan.
Usai peninjauan, BAM DPR RI menggelar pertemuan dengan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), bersama sejumlah pejabat dan perwakilan masyarakat di aula kantor Wali Kota Subulussalam, Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri.
Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota BAM DPR RI lainnya, yaitu Obon Tabroni, Yudha Novanza Utama, Kawendra Lukistian, dan Muhammad Haris.
Dalam forum itu, Wali Kota HRB memaparkan sejumlah persoalan agraria yang membebani masyarakat. Di antaranya parit gajah milik perusahaan yang menyulitkan warga, penyelesaian kewajiban plasma, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga tumpang tindih kawasan HGU perkebunan sawit.
Selain itu, ia menyoroti minimnya kontribusi pajak perusahaan karena kantor pusatnya tidak berada di Subulussalam.
"Kepada masyarakat yakinlah kami tidak diam. Kami berjibaku siang malam untuk menyelesaikan ini. Kalaulah persoalan ini hak wali kota, kami selesaikan sekarang juga," tegas HRB.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menilai persoalan agraria di Subulussalam merupakan tantangan yang harus diselesaikan dengan pendekatan holistik.
Ia menegaskan pentingnya dialog antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan agar penyelesaian berjalan adil tanpa merugikan pihak mana pun.
"Kami tidak ingin merugikan siapapun, tapi ingin harmonisasi sesuai haknya. Kalau punya negara, kembali ke negara; hak rakyat ke rakyat; kalau hak perusahaan, kembalikan ke perusahaan," ujar Aher.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengingatkan agar perusahaan tidak menyelesaikan konflik dengan masyarakat melalui jalur hukum, melainkan mengutamakan dialog sebagai jalan utama.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada BAM DPR RI guna memperkuat langkah penyelesaian konflik agraria di Subulussalam.