SWI Aceh Singkil Sorot Penyaluran Dana Hibah Terkesan Tebang Pilih

SINGKIL | Bumpnews.id – Iklim pers di Kabupaten Aceh Singkil tengah menjadi sorotan. Sejumlah pegiat media menilai adanya praktik “pengkotak-kotakan” atau tebang pilih dalam penyaluran dana hibah kepada perusahaan pers oleh pemerintah daerah.

Ketua Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Aceh Singkil, Yudi Sagala, menyebut perlakuan tersebut terjadi secara terbuka dan berulang setiap tahun.

“Kami melihat praktik pengkotak-kotakan alias tebang pilih media berlangsung terang-terangan. Beberapa media dan radio masih menjadi langganan penerima dana hibah, sementara media lain seolah tidak mendapat perhatian,” ujar Yudi dalam keterangan resminya, Rabu (8/4).

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan belum adanya prinsip keadilan dari pemerintah daerah dalam memberdayakan insan pers secara merata.

“Kata keadilan masih jauh dari harapan. Pemerintah justru mempertontonkan keberpihakan kepada kelompok tertentu,” katanya usai menghadiri rapat insan pers bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aceh Singkil.

Yudi menegaskan, pers merupakan bagian dari masyarakat yang juga membutuhkan dukungan ekonomi. Namun jika distribusi dana hanya berfokus pada kelompok tertentu, maka kesejahteraan wartawan dinilai akan semakin sulit tercapai.

“Seharusnya ada budaya antri atau kesempatan bergilir bagi media lain, bukan hanya pemain lama yang terus mendapatkan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah media yang rutin menerima hibah mendapatkan dana berkisar antara Rp20 juta hingga Rp25 juta per tahun.

Sementara itu, wartawan senior Aceh Singkil, Razaliardi Manik, mengaku prihatin dengan kondisi anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah media yang ada.

“Dari total APBK sekitar Rp800 miliar, hanya Rp200 juta yang dialokasikan untuk lebih dari 50 media. Bagaimana mungkin bicara kesejahteraan dengan kondisi seperti itu,” ujarnya.

Razaliardi juga mendorong Diskominfo untuk memfasilitasi pertemuan antara insan pers dengan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, guna membahas persoalan tersebut secara terbuka.

Ia menambahkan, pada masa pemerintahan sebelumnya, alokasi dana untuk media bahkan pernah mendekati Rp1 miliar per tahun.

“Sekarang jauh menurun. Ini perlu menjadi perhatian serius agar ekosistem pers di daerah tetap sehat dan profesional,” pungkasnya.*