DPRD Humbang Hasundutan Bahas Isu Agraria dengan Pemko Subulussalam

Subulussalam – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, Rabu (8/10/2025).

Kunjungan tersebut berlangsung di Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Subulussalam dan membahas berbagai persoalan agraria, seperti konflik lahan, pembebasan tanah, serta upaya percepatan reformasi agraria.

Rombongan DPRD Humbang Hasundutan dipimpin oleh Ketua Komisi II, Gerhana Tumanggor, didampingi Wakil Ketua Juper P. Sinambela, Sekretaris Poltak Purba, serta sejumlah anggota, antara lain Jannus Lumban Batu, Rustam Marbun, Indra Nainggolan, dan Labuan Sihombing.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam H.Rasyid Bancin atau HRB menerima langsung kunjungan tersebut bersama Kepala Dinas Pertanahan Syahpudin Ujung, serta anggota GTRA Subulussalam seperti Khalidin Umar Bharat, Nukman Suryadi Angkat, Putra Manik, dan Das Tanta Tarigan.

Dalam pertemuan itu, HRB menyambut baik kehadiran DPRD Humbang Hasundutan yang datang untuk berdiskusi dan berkoordinasi terkait penyelesaian konflik agraria. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan agraria harus melibatkan berbagai pihak.

“Penyelesaian masalah agraria tidak bisa dilakukan satu pihak saja, melainkan harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari masyarakat, perusahaan perkebunan, hingga instansi pemerintah,” ujar HRB.

Dia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam telah melakukan berbagai langkah konkret dalam menangani konflik agraria, termasuk melaporkan persoalan tersebut ke Badan Akuntabilitas Publik (BAM) DPR RI dan melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Subulussalam juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mendukung visi-misi “Rabbani” dalam program pemberian lahan seluas dua hektare bagi masyarakat miskin ekstrem di daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Humbang Hasundutan, Gerhana Tumanggor, mengapresiasi sambutan hangat dari Pemkot Subulussalam. Ia menyebut, banyak hal yang dapat diadopsi dari langkah-langkah Subulussalam dalam penanganan konflik agraria.

“Kabupaten Humbang Hasundutan juga menghadapi persoalan agraria yang cukup kompleks. Melalui diskusi ini, kami ingin belajar dari pengalaman Pemkot Subulussalam, termasuk program pemberian dua hektare lahan bagi masyarakat miskin ekstrem,” ujar Gerhana