Sinergi Pusat dan Daerah, Haji Uma Pantau Langsung Proyek Strategis Nasional di Aceh Barat

ACEH BARAT – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos, yang dikenal luas dengan sapaan Haji Uma, di Meulaboh, Minggu (3/7/2025). Dalam agenda kunjungan tersebut, kedua pejabat meninjau langsung progres pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci di Kecamatan Pante Ceureumen, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi langsung pelaksanaan proyek yang berperan vital dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Aceh Barat. Haji Uma dan Bupati Tarmizi tampak serius menyoroti berbagai aspek teknis, administratif, hingga sosial dari pelaksanaan proyek irigasi yang telah lama dinantikan masyarakat.

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Dr. Kurdi; Kepala Dinas Pertanahan, Drs. Darwis, M.Si; serta Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa Aceh Barat, Hidayat Isa, SE.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci mencakup lahan seluas 269 hektare. Hingga saat ini, proses pengadaan tanah telah terealisasi sebesar 218,40 hektare atau sekitar 81 persen dari total luas lahan yang direncanakan. Sementara itu, sisanya, yaitu sekitar 42,76 hektare, masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan teknis.

Proyek ini memiliki nilai investasi yang cukup besar, yakni mencapai Rp207,47 miliar, yang bersumber dari anggaran pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Harapan kita tidak ada kendala di lapangan agar progres bisa terus berjalan sesuai target. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus bekerja keras agar proyek ini segera tuntas dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Dr. Kurdi.

Ia menambahkan, proyek irigasi ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani serta memperkuat sistem ketahanan pangan di wilayah Aceh Barat yang mayoritas warganya menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Sementara itu, Haji Uma dalam pernyataannya menyebutkan bahwa kunjungannya ke Aceh Barat merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagai anggota Komite I DPD RI, yang salah satunya bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

“Sebelum meninjau ke lapangan, kami sudah lebih dulu menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pertanahan Provinsi Aceh. Kami ingin mengetahui secara utuh tantangan-tantangan yang dihadapi, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun koordinasi lintas lembaga,” jelas Haji Uma.

Dari hasil koordinasi tersebut, menurut Haji Uma, masalah utama yang sempat menjadi kendala seperti harga tanah kini sudah dapat diselesaikan. Penetapan nilai ganti rugi telah dilakukan melalui mekanisme Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dan telah diturunkan ke Tim Persiapan dan Pelaksanaan (TP2T) yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Masalah harga tanah sudah selesai. Namun, persoalan yang masih harus segera dituntaskan adalah pembiayaan lanjutan proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, khususnya Balai Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR,” tegas Haji Uma.

Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah pusat agar segera menyalurkan dukungan anggaran lanjutan guna mempercepat penyelesaian pembangunan irigasi Lhok Guci.

Lebih lanjut, Haji Uma juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi intensif antara pemerintah dengan pihak swasta, terutama perusahaan yang memiliki lahan di sekitar kawasan proyek irigasi. Menurutnya, pendekatan persuasif dan keterlibatan aktif semua pihak sangat dibutuhkan agar tidak terjadi gesekan atau konflik sosial yang dapat menghambat jalannya proyek.

“Dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah sangat luar biasa. Namun, koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemilik lahan perusahaan, tetap harus ditingkatkan. Jangan sampai muncul hambatan-hambatan baru di lapangan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa proyek ini bukan hanya sekadar infrastruktur irigasi, melainkan simbol kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengentasan kemiskinan melalui penguatan sektor pangan dan pertanian.

Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyambut baik kunjungan Haji Uma sebagai bentuk kepedulian dan dukungan dari unsur legislatif pusat terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan terus memaksimalkan komitmen dan sinergi dengan pemerintah pusat agar proyek irigasi Lhok Guci dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Kami berterima kasih atas kunjungan Haji Uma dan semua pihak yang terlibat. Ini menjadi semangat tambahan bagi kami untuk menyukseskan pembangunan PSN di daerah,” tutur Bupati Tarmizi.